Heri Tantan: Rp 14,8 Miliar Untuk Bupati, Sekda, dan Mantan Bupati Subang
RAKYATSUBANG.COM - Sidang lanjutan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Mantan Bupati Subang Ojang Suhandi di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 2 November 2016, memberi tahu masyarakat bahwa para pejabat di Subang dari mulai CPNS hingga pejabat paling tinggi sudah akrab dengan suap.
Hal tersebut secara blak-blakan diungkapkan oleh Heri Tantan, Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai BKD Subang, saat menjadi saksi dalam sidang yang dipimpin oleh Longser Sormin itu.
Pertama berucap dalam kapasitasnya menjadi saksi, Heri mengatakan Sekda Kabupaten Subang Abdurrahman mendapat aliran dana
sebesar Rp 2,3 miliar.
Kemudian Heri Tantan juga merinci uang yang diberikan
kepada beberapa pejabat Subang. Di persidangan, Heri Tantan menjelaskan bahwa
ia telah menyalurkan uang sebesar Rp 7,3 miliar kepada Ojang Sohandi, Bupati
Subang saat itu. Kemudian Sekda Subang, Abdurakhman sebesar Rp 2,3 miliar,
Kepala BKD Subang Nina Herlina Rp 3 miliar. Selanjutnya, Heri Tantan juga
mendapatkan jatah Rp 3,1 miliar.
"Jadi uang yang dikelola saya dan disalurkan ke
pejabat-pejabat tadi termasuk anggota dewan, seluruhnya sebesar Rp 14,8
miliar," ujarnya.
Heri Tantan menjelaskan uang sebanyak itu didapat hasil
memeras dari calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Subang tahun 2013 yang jumlahnya
sebanyak 297 orang. "Per CPNS kami target Rp 50 juta, jadi terkumpul
seluruhnya sebesar Rp 14,8 miliar," katanya seperti dikutip dari pikiran-rakyat.com.
Dalam persidangan terungkap sebenarnya, uang tersebut tidak
perlu karena yang meloloskan adalah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat,
hanya saja akan bulus Heri Tantan sehingga, CPNS yang lolos itu harus memberi
uang ke Heri Tantan per orang Rp 50 juta. "Memang uang itu, saya pungut
sebelum pengumuman, terlebih sebelumnya banyak orang yang nitip, saya
inventarisasi dan saya minta uangnya sebelum diumumkan," ujarnya.
Heri Tantan sendiri mengaku bahwa sebelum menjadi pejabat di
BKD Subang menjadi broker CPNS. Dan kebiasaannya itu dibawa ketika menjadi
kepala bidang di BKD yang tugasnya meloloskan CPNS. "Saya memang salah Pak
Hakim. Saya telah memungut uang itu," ujarnya.
Namun ketika ditanya penasihat hukum Ojang Suhandi, Rohman
Hidayat, apakah memungut uang dari CPNS itu atas perintah Ojang? Heri Tantan
menjelaskan bahwa memungut uang dari CPNS itu atas perintah Sekda, Abdurakhman.
"Pokoknya harus jadi uang," kata Heri Tantan menirukan ucapan sekda
pada saat dirinya bertemu dengan Sekda.
Heri Tantan juga mengungkapkan bahwa ia kedatangan Sandy
(ajudan Eep Hidayat) menyampaikan pesan dari Eep Hidayat yang saat itu ditahan
di Lapas Sukamiskin meminta uang Rp 2,5 miliar. Karena memaksa dan mengancam atas
sepengetahuan Ojang Sohandi akhirnya Heri Tantan memberikan uang Rp 1,5 miliar
kepada Eep melalui Sandy.
Kemudian uang juga mengalir ke DPRD, karena menurut Heri
Tantan, saat itu DPRD akan melakukan hak interpelasi terkait penerimaan CPNS.
"Uang tersebut diberikan untuk panja DPRD yang terdiri dari Komisi A dan
Komisi D. Saat itu diterima H. Rosid dan Pipin.
"Saya diperintah langsung
oleh Sekda, tolong Dewan beri uang."
Atas dasar itulah menurut Heri Tantan, pihak nya
mengeluarkan uang untuk Komisi A dan D DPRD Subang sebesar Rp 1,4 miliar.
Jaksa KPK, Fitroh Rohcahyanto, sempat mempertanyakan
mengenai mobil dan uang yang didapatkan Heri Tantan. Di persidangan, Heri
Tantan mengakui uang sebesar Rp 3,1 miliar itu dibelikan rumah mewah di Cukang
Kawung, Kelurahan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Kekayaan Heri Tantan tidak
hanya itu, tapi beberapa mobil pun dimilikinya. Kini semua sudah disita KPK.
Heri Tantan juga berterus terang bahwa memeras CPNS itu
tidak hanya pada yang lulus, tapi juga kepada yang tidak lulus, karena
sebelumnya sudah dimintanya terlebih dahulu.
"Ada yang sudah dikembalikan
ada juga yang belum, sekarang saya banyak yang nagih," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Subang mantan bupati
Ojang Sohandi terancam hukuman 20 tahun penjara. Selain itu, juga harta Ojang
senilai Rp 60 miliar terancam disita untuk negara. Dia tidak hanya didakwa
gratifikasi, dan korupsi BPJS Kabupaten Subang. Bahkan, Ojang didakwa dengan
tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dari kurun 2011 hingga 2016, kekayaan
Ojang mencapai Rp 60 miliar lebih.
Ojang dijerat dua pasal sekaligus, yakni pasal 5 ayat satu
dan pasal 13 UU Tipikor Jo 55 ayat (1) kesatu, Jo Pasal 65 ayat satu KUHPidana.
Dakwaan kedua pasal 12 B UU tipikor, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan ketiga
Pasal 11 UU Tipikor. Kemudian dakwaan keempat pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010
tentang pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 65
ayat (1) KUHP.
Follow @rakyatsubang